SOROTAN PUBLIK | Medan — Lemahnya kinerja sejumlah pimpinan perangkat daerah dalam penanggulangan banjir membuka mata Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap jajarannya, khususnya perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pengendalian dan penanganan bencana.
Sorotan tajam Wali Kota Medan mengarah kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Melvi Marlabayana. Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, dalam waktu dekat akan digelar pelantikan pejabat eselon II dan III. Momentum ini dinilai publik sebagai ujian nyata ketegasan Wali Kota Medan dalam merespons lemahnya kinerja birokrasi.
Rico Waas menegaskan, banjir besar yang melanda 19 kecamatan di Kota Medan pada 27 November 2025 menjadi peringatan keras bahwa persoalan banjir tidak bisa lagi ditangani secara seremonial.
“Fokus kita ke depan adalah bagaimana mengatasi banjir dan memitigasi banjir. Itu termasuk penguatan di BPBD juga,” ujar Rico Waas saat meninjau sistem pengendalian banjir melalui kanal di Kompleks Green Park, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Selasa (9/12/2025).
Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan kesenjangan serius antara pernyataan dan realitas penanganan.
Sejumlah warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Kenangan Bawah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, mengaku tidak mendapat respons dari BPBD saat banjir terus meninggi sejak Kamis (27/11) pagi. Warga sangat membutuhkan bantuan evakuasi karena air mengancam keselamatan anak-anak dan lansia.
“Butuh bantuan biar bisa ngungsi. Di-chat pun nggak direspons,” keluh seorang warga.
Hingga banjir mencapai kondisi paling kritis, warga mengaku berulang kali menghubungi BPBD tanpa satu pun balasan. Mereka terpaksa bertahan di lantai dua dan loteng rumah, sementara arus air semakin deras dan situasi semakin mencekam. Bahkan, beberapa rumah dilaporkan hanyut terbawa banjir.
Upaya awak media untuk mengonfirmasi Kepala BPBD Kota Medan juga tidak membuahkan hasil. Nomor WhatsApp pejabat terkait hanya menunjukkan status “sedang dalam panggilan lain”, sementara pesan yang dikirim tidak pernah dibalas. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan publik terkait ketidaksiapsiagaan BPBD dalam kondisi darurat.
Kejadian serupa juga dialami warga Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, khususnya di Jalan Bromo, Gang Pukat. Kawasan tersebut terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter, listrik padam, dan aktivitas warga lumpuh. Namun, tidak satu pun petugas BPBD maupun aparatur kecamatan dan kelurahan terlihat hadir membantu warga.
Hal itu disampaikan warga Kelurahan Binjai kepada awak media. Ia mengaku kecewa karena sejak Kamis hingga Minggu tidak ada satu pun pejabat yang turun memastikan kondisi warga.
“Mulai dari Kamis sampai Minggu, tak ada satu pun pihak kelurahan atau kecamatan yang datang melihat kondisi kami. Padahal kantor BPBD jaraknya sekitar satu kilometer dari lokasi banjir. Tapi sampai air surut, tak satu pun petugas datang,” tegas seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika pada Jumat (12/12/2025), Kepala BPBD Kota Medan justru terlihat menyalurkan bantuan sembako kepada wartawan yang terdampak banjir. Bantuan berupa beras 5 kilogram dan mi instan tersebut menuai kritik, karena di saat yang sama banyak warga terdampak mengaku belum menerima bantuan apa pun.
“Bantuan ini adalah wujud kepedulian kepada wartawan yang terdampak banjir. Ini sesuai arahan Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan,” ujar Yunita Sari, SH, MH, kepada wartawan.
Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kesaksian warga di Jalan Bromo, Gang Pukat, Lingkungan XII, Kelurahan Binjai. Warga menyatakan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik dari kelurahan maupun BPBD.
“Sampai hari ini nggak ada bantuan apa pun. Dari kelurahan saja nggak ada, apalagi dari BPBD,” ujar seorang warga.
Warga juga mengungkapkan bahwa kepala lingkungan baru terlihat datang saat air mulai surut, bukan ketika banjir berada pada puncaknya dan rumah-rumah warga terendam parah.
Ironisnya, warga yang tinggal di sekitar Kantor BPBD justru tidak tersentuh bantuan, sementara bantuan disalurkan ke pihak lain. Ibarat pepatah, semut di seberang sungai tampak jelas, gajah di depan mata tak terlihat.
Rangkaian fakta di lapangan ini memunculkan tuntutan keras masyarakat agar Wali Kota Medan segera mengevaluasi kinerja Kepala BPBD, lurah, dan camat di wilayah terdampak. Publik menilai kelambanan dan ketidakhadiran aparat pemerintah di saat krisis merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan warga.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas Wali Kota Medan, apakah evaluasi kinerja hanya sebatas wacana, atau benar-benar diwujudkan demi memastikan penanganan bencana yang cepat, adil, dan berpihak pada warga terdampak.
Apa Pendapat Mu Sahabat Sorotan Publik, ??
Jangan Lupa Ikuti Terus, Follow, Like Komen dan Share Untuk Mengikuti Info update dari #Sorotan Publik
(FA)
Komentar