Polda Kalimantan Barat Amankan 100 Batang Meranti Tanpa Dokumen

Anggota Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar saat mengamankan 100 kayu meranti yang di duga kuat tanpa dilengkapi dokument sah hasil hutan.(dok Ditreskrimsus Polda Kalbar)

Sorotan Publik : Kembali Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar mengamankan 100 batang kayu meranti ukuran besar pada Rabu (13/12/2017) siang sekitar pukul 14.00 WIB di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

Selain mengamankan ratusan batang kayu dengan berbagai ukuran jumlah sekitar 10 M3, tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar juga mengamankan seorang pemilik sawmil yang berinisal DK alias Kris.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono melalui Direktur Reskrimsus Polda Kalbar AKBP Mahyudi Nazriansyah‎ mengatakan diamankannya ratusan batang kayu dan pemilik bermula tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pengecekan satu sawmil yang berada di jalan Trans Kalimantan dusun Ketanjak desa Baru Lombak kec Meliau kab Sanggau.

“Hasil pengecekan anggota di lapangan‎ di temukan kayu Meranti berbagai ukuran dengan jumlah sekitar 100 Batang,” katanya pada Kamis (14/12) siang.

Dikatakannya lagi, saat di cek kelengkapan surat, pemilik sawmil tak dapat menunjukan surat, akhirnya di duga kuat ratusan batang kayu Meranti sebanyak sekitar 10M3 tersebut tak dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan.

Kemudian, akhirnya tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan kayu tersebut berikut pemilik sawmil dan di giring ke Mapolda Kalbar untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Lebih lanjut, saat ini pemilik sawmil yang telah di tetapkan tersangka ini yakni DK alis Kris (26) warga dusun Ketanjak Desa Baru Lombak Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau terancam pasal 83 Ayat 1 huruf B UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantan perusakan hutan

“Tersangka di sangkaan pasal 83 ayat 1 hurup b, karena mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan ‎tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, ancaman pidananya penjara paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 500 juta atau paling banyak Rp 2,5 miliar,”pungkasnya.

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *