Oknum Kepala Kantor BPN Sanggau Diciduk Dalam OTT Oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalbar

Pontianak , 7 Februari 2017. Setelah melakukan pengintaian hampir 1 bulan akhirnya Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar berhasil menangkap Pungli dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sbb :

Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2018 jam 10.30 Wib di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab. Sanggau di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Kab. Sanggau telah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor berinisial V.S sesaat setelah menerima uang uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari YP sebagai pungutan liar (pungli) diluar ketentuan yang berlaku pada Peraturan pemerintah RI No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk pengurusan Pengecekan sertifikat/buku tanah; Pemetaan; Pemecahan, Peralihan Hak (Balik Nama); Pendaftaran Hak Tanggungan; Permohonan hak dari masyarakat.
Barang bukti uang yang ditemukan dilaci kerja di ruangan Ybs dan turut diamankan 16 org lainnya.

*MODUS OPERANDI:*
Terduga Pelaku (pejabat pd lingkup kantor BPN) meminta uang diluar ketentuan yang berlaku pada Peraturan pemerintah RI No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memudahkan pengurusan Pengecekan sertifikat/buku tanah; Pemetaan; Pemecahan, Peralihan Hak (Balik Nama); Pendaftaran Hak Tanggungan; Permohonan hak dari masyarakat dan apabila permintaan tidak dipenuhi tersangka dengan berbagai macam alasan: berkas hilang, berkas kurang lengkap, karena sibuk sehingga pengurusan menjadi lambat bahkan tidak dapat selesai/ tidak terbit.

*PERSANGKAAN PASAL:*
Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Th. 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Saat ini sedang dikembangkan siapa saja yg terlibat dan bertanggung jawab akan ditetapkan sbagai Tsk.
Dihimbau kepada masyarakat yg merasa jadi Korban atau dirugikan agar melapor kepada Pihak yang berwajib

Sumber Dit Reskrimsus Polda Kalbar

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *