Wakapolri: Jangan Adu Domba Kami dengan KPK

Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin mengimbau agar jangan ada pihak-pihak yang mengadu domba antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Imbauan ini terkait penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Ketua (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. SPDP itu diterbitkan atas laporan yang diajukan oleh kuasa hukum Setya Novanto, tersangka kasus korupsi e-KTP.

“Tolong dicatat baik-baik. Pertama, jangan ada pihak-pihak yang mau mengadu domba antara KPK dan Polri, karena Polri dan KPK saat ini solid dalam menegakkan hukum khususnya di bidang pemberantasan korupsi,” ujar Syafruddin di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/11).

Dikatakan, dalam penegakan hukum Polri dan KPK harus berdasarkan hukum dan fakta.
“Saya tegaskan dalam menegakkan hukum baik Polri dan KPK harus berdasarkan dua aspek penting, yaitu de jure dan de facto. Ada hukumnya, ada faktanya. Itu yang harus dilakukan oleh baik KPK maupun Polri,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, secara spesifik Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan dirinya sudah menjelaskan tentang terbitnya SPDP itu.
“SPDP itu di Polri beda dengan di KPK. SPDP di Polri itu tindak lanjut dari pelaporan masyarakat. Jadi semua laporan masyarakat diterima kemudian dianalisis. SPDP tidak identik dengan tersangka, itu dicatat. Tapi KPK, begitu sprindik (surat perintah penyidikan) identik dengan tersangka, itu sesuai dengan undang-undang antikorupsi. Tapi di polri tidak, berdasarkan KUHAP. Jadi jangan disamakan,” katanya.

Ia mengungkapkan, SPDP yang diterbitkan masih dalam analisis penyidik Bareskrim Polri, sehingga bisa dilanjutkan bisa juga dihentikan.
“SPDP masih dalam analisis, bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi masih dalam tahap penyidikan,” jelasnya.

Sudah Ditegur
Ia menegaskan, penerbitan SPDP merupakan kewenangan penyidik dan tidak dilaporkan ke Kapolri, karena memang tidak ada kewajiban penyidik melaporkan hal itu ke atasan.
“Kapolri tidak dilapori, karena memang tidak ada kewajiban untuk melaporkan kepada Kapolri. Jadi rekan-rekan jangan mendesak ke Kapolri dan saya untuk menjelaskan SPDP, kami tidak tahu SPDP karena itu kewenangan penyidik dalam menganalisa, menerjemahkan, kemudian menindaklanjuti. Bukan kewenangan Kapolri, bukan kewenangan Wakapolri, Kapolda bukan, Kabareskrim bukan, kewenangan penyidik. Kapolri sudah menegur Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri tentang SPDP ini. Sudah menegur,” terangnya.
Menurutnya, ke depan penyidik Bareskrim Polri akan mengambil langkah-langkah komprehensif dan kondusif untuk menjaga stabilitas negara.

“Sehingga tidak terjadi kegaduhan yang bisa mengganggu semua aspek. Tidak terjadi kegaduhan hukum, kegaduhan politik yang bisa mengganggu semua aspek terutama aspek-aspek ekonomi yang sedang dibangun oleh pemerintah sekarang untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jadi jangan karena penegakan hukum, masalah-masalah ekonomi terganggu, masalah-masalah politik gaduh, bukan itu. Karena itu tindakan profesional aparat penegak hukum KPK dan aparat Polri harus melakukan dengan cara-cara yang elegan berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta. Kemudian, institusi Polri bukan tempat perlindungan. Institusi Polri adalah tempat untuk menegakkan hukum,” paparnya.

Ia menegaskan, KPK dan Polri dalam kondisi solid dalam menegakan hukum di Indonesia.
“Pimpinan KPK sudah secara langsung bertemu dan berkoordinasi dengan Kapolri, dalam langkah-langkah penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi sekarang dan ke depan,” tandasnya.

Sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Wapres Kalla Tak Setuju Usul Pembentukan TGPF Kasus Novel Baswedan

Jakarta : Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju usul pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.
Wapres Kalla masih optimistis Polri bisa menemukan pelaku penyerang Novel.

“Ya tidak semua harus TGPF, tergantung pandangan. Kalau polri sudah masih optimistis bisa dan kita mendorong bisa, tidak perlu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

“(Polisi) harus serius dan saya yakin polisi akan serius,” ujarnya

Saat wartawan menyinggung bahwa saat ini sudah 209 hari sejak penyerangan dilakukan kepada Novel, Kalla menyebut kemungkinan penyelesaian kasusnya agak sulit. Namun, ia tetap meyakini polisi bisa mengusut tuntas kasus ini.

“Ya mungkin perkaranya sulit memang. Kita tetap puji keseriusan polisi, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa diungkap,” kata dia.

Sementara, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku akan terlebih dahulu memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertanya perkembangan kasus Novel sebelum memutuskan perlu tidaknya pembentukan TGPF.

Jokowi juga pernah memanggil Kapolri saat desakan membentuk tim pencari fakta kasus Novel mencuat, Juli lalu.

Namun, saat itu Jokowi memutuskan untuk tidak membentuk tim pencari fakta dan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus Novel kepada kepolisian.

Novel disiram cairan yang diduga air keras oleh orang tak dikenal di dekat Masjid Jami Al Ihsan pada 11 April 2017. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan shalat Subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya tersebut sekitar pukul 05.10 WIB.

Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Komjen Syafruddin Paparkan Program Polri Di Australian Federal Police (AFP) Headquarter

JAKARTA – Wakil Kapolri Komjen Polisi Syarifuddin memaparkan sejumlah program dalam kunjungannya ke Australian Federal Police (AFP) Headquarter, Australian Federal Police (AFP) College dan Australian Institute of Management Police sejak 5 November. (Ben)

LABELAUSTRALIAN FEDERAL POLICE

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Hina Orang Bugis, JK: Mahathir Harus Minta Maaf

Jakarta : Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad meminta maaf atas hinaan terhadap suku Bugis yang dilontarkannya dalam pidato kontroversial pada 14 Oktober 2017 lalu.
Kalla mengatakan bahwa dirinya terkejut saat mengetahui pidato Mahathir yang memberiikan pernyataan menghina terhadap rival politiknya dengan menyatakan bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah perompak karena berasal dari suku Bugis.
“Pertama sebagai orang Bugis saya protes dan terkejut. Maka, Mahathir harus minta maaf. Karena orang Bugis itu bukan hanya ada di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia,” kata Kalla, di Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Kalla menambahkan, Mahathir harus meralat pernyataannya tersebut karena dianggap melukai suku Bugis, dan tidak seharusnya pernyataan tersebut dilontarkan dalam pidato Mahathir dalam orasi politiknya di Lapangan Harapan, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Sabtu malam (14/10/2017).
“Mahathir harus meralat, jangan dihubung-hubungkan (soal suku),” ujar Kalla, yang keturunan Bugis tersebut seperti yang dilansir dari Antara.
Dalam pidato politiknya beberapa waktu lalu menyebutkan secara gamblang bahwa etnis keturunan Bugis sebagai pencuri dan penyamun. Setelah muncul pernyataan tersebut, Mahathir mendapatkan berbagai reaksi dan kecaman terutama dari masyarakat keturunan Bugis.
Protes keras disampaikan oleh Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis Melayu Malaysia (PPRBMM) di hadapan Yayasan Kepemimpinan Perdana pada 18 oktober 2017, akibat pernyataan Mahathir tersebut.
Mereka mendesak Mahathir memohon maaf dan menarik balik pernyataannya yang mengatakan Bugis sebagai lanun.

Sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Polisi Nilai Tidak Perlu Membentuk TGPF Kasus Novel Baswedan

Jakarta –  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto mengatakan saat ini kepolisian melakukan evaluasi dalam proses pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Kepolisian tengah menelusuri berbagai alternatif dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Ya kan segala sesuatunya itu pasti ada evaluasi. Apabila beberapa alternatif itu tidak bisa dibuktikan setelah diupayakan pembuktiannya tentu dicari alternatif lainnya,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, 3 November 2017.

Menurut Rikwanto, rencana pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) tak perlu dilakukan. Sebab, hal itu akan menimbulkan risiko adanya tren pembentukan TGPF lainnya, jika para korban tindak pidana merasa kasusnya diusut cukup lama oleh kepolisian.

“Jadi bukan hak spesial kasus Novel ini saja. Semua orang punya hak yang sama. Penyidik itu sungguh-sungguh dan bantulah memberikan informasi yang signifikan kalau perlu agar kasus ini cepat terungkap,” ujarnya.

Rikwanto berharap agar koalisi masyarakat sipil yang mewacanakan TGPF untuk aktif memberikan berbagai informasi baru kepada Polri agar semakin mempercepat penyelesaian kasus Novel.

“Jadi jangan punya informasi, punya bahan bagus untuk mengungkap tapi dipegang saja dengan alasan nanti TGPF saya buka. Itu namanya malah menghambat, malah lama,” ucapnya.

Rikwanto menegaskan kepolisian serius menangani kasus Novel. Namun, upaya pemeriksaan kepolisian terhadap puluhan saksi, ratusan CCTV dan para saksi ahli masih belum menemukan titik terang. Kepolisian juga telah melakukan berbagai investigasi dan olah tempat kejadian perkara berulang-ulang.

“Memang belum ketemu. Dan itu natural saja dalam proses penyelidikan. Makanya ke depan kita akan buka lagi ruang alternatif lain untuk membuka cakrawala baru di mana mulainya penyelidikan ini,” kata Rikwanto.

Penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan sudah lebih dari 200 hari, tapi hingga kini, kepolisian belum menemui titik terang. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono mengatakan kepolisian kesulitan mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Ari Dono mengatakan kasus ini serupa dengan kasus dengan pola tabrak lari yang sulit untuk diungkap. Ari Dono bercerita, kasus tabrak lari ada yang empat tahun baru tertangkap pelakunya. “Puluhan saksi diminta keterangan tapi belum menunjukkan peristiwa itu terbuka,” kata Ari Dono.

Penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Ia diserang menggunakan air keras oleh dua orang tak dikenal setelah melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Ikhsan, dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube
1 36 37 38 39 40