Tim Garuda Polres Bandara Soetta Ringkus ‘Kapten Kapal’ Pelaku Pemerasan

Jakarta : Tim Garuda Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkap kasus penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh seorang narapidana. Dari kasus ini Polisi meringkus seorang pelaku berinisial VDO (21) alias Erlangga Saputra.

Bermula dari perkenalan pelaku dengan seorang wanita yang menjadi korban, sebut saja Angle (bukan nama sebenarnya) melalui jejaring sosial Sweet Ring sejak Oktober lalu.

“Dari awal perkenalan, yang bersangkutan (pelaku) mengaku seorang Kapten Kapal Tangker yang tengah berlayar dari Singapura menuju Aceh,” kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Arif Rachman kepada wartawan di kantornya, Kamis (16/11/2017).

Setelah beberapa hari sejak berkenalan, pelaku mengaku suka dengan korban dan menyatakan keinginannya untuk menikahi korban. Karena disambut baik, pelaku pun melancarkan aksinya.

“Beberapa kali korban dimintai untuk mentransfer sejumlah uang oleh pelaku. Korban pun mengabulkan dan telah mentransfer uang sejumlah
Rp 27 juta lebih kepada yang bersangkutan dengan berbagai alasan,” ungkap Arif.

Korban pun akhirnya curiga dengan pelaku lantaran pelaku kembali meminta uang sejumlah Rp. 33 juta lebih. Korban akhirnya memberanikan diri melaporkan yang ia alami ke Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta.

Mendapat laporan tersebut, Tim Garuda yang dipimpin Ipda Marvel itu bergerak cepat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, narapidana Rutan Kelas I Kebonwaru Bandung yang mendapat izin cuti ini diringkus di rumah kontrakannya yang berada di Kec. Astana Anyar Kota Bandung, Jawa Barat.

Dari tangan pelaku, Polisi menyita barang bukti berupa, 1 buah handphone, 1 Bendel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Saksi, 1 buah SIM A, 1 buah buka tabungan dan Kartu ATM Bank BNI milik tersangka, 1 buah uku Tabungan Bank BNI milik tersangka dan 2 buah SIM Card

“Atas perbuatannya, pelaku dapat dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 369 dan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidananya penjara paling lama 8 tahun,” tandas Arif. (Rmt)

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Brigjen Aris Budiman Pimpin Penangkapan Setya Novanto

JAKARTA – Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman memimpin operasi penangkapan Setya Novanto tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat ini Aris yang juga Direktur Penyidikan KPK itu masih berada kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Ketua DPR RI, Setya Novanto untuk menyerahkan diri. Hal tersebut diimbau setelah tim penyidik KPK sudah berada di kediaman Setya Novanto selama sekira dua jam.

“Secara persuasif kami menghimbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017), dini hari.

Febri membenarkan, tim penyidik memang sudah berada di kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak sekira pukul 21.38 WIB. Kedatangan penyidik diduga untuk melakukan jemput paksa Ketua Umum Golkar tersebut.

“KPK memang mendatangi rumah SN karena sejumlah panggilan sudah dilakukan sebelumnya namun yang bersangkutan tidak menghadiri,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada hari ini.

Novanto sendiri tercatat sudah pernah mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

‎Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan penyidik masih bekerja di lapangan untuk mencari keberadaan Ketua DPR Setya Novanto.

Meski saat ini penyidik berada di kediaman Novanto, namun Ketua Umum Partai Golkar itu tak ditemukan di sana.

“Sampai tengah malam ini, tim masih di lapangan. Proses pencarian masih dilakukan. Meski kami sudah di kediaman, namun yang bersangkutan belum ditemukan,” ujar Febri dalam jumpa pers di kantor KPK, Rabu (16/11/2017).

Febri mengungkapkan KPK menerbitkan surat penangkapan terhadap Novanto hari ini. Upaya penangkapan ini dilakukan lantaran Novanto dianggap tidak kooperatif.

Sudah empat kali Novanto dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun, tak sekalipun dia memenuhi pemamggilan tersebut dengan berbagai alasan.

KPK telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP, Jumat (10/11/2017).

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Brigjen Aris Budiman

Inilah sosok Aris Budiman yang sudah 29 tahun mengabdi di kepolisian

Aris Budiman Bulo bukanlah orang baru dalam dunia kepolisian. Lahir di Pangkajene 25 Januari 1965, karier Aris mulai menanjak sejak ia dipercaya menjadi Kapolsek Kurik dan Kapolres Merauke. Padahal, saat itu usia Aris masih 24 tahun.

Pada tahun 1990, Aris kemudian didapuk menjadi Kapolsek Metro Tebet, Polres Metro Jakarta Selatan.

Tahun 2009, Aris sudah menjadi Kapolresta Pekalongan. Hingga pada 2014, Aris menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, dan menjadi Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2015.

Akhirnya melalui seleksi, Aris terpilih untuk menjadi Direktur Penyidikan KPK pada 14 September 2015. Menurut Johan Budi yang ketika itu masih menjabat sebagai salah satu komisioner KPK, ada delapan calon yang diseleksi untuk menjadi Direktur Penyidikan di KPK. Usai melalui proses penelusuran yang ketat dan klarifikasi, maka terpilih lah Aris.

“Yang akhirnya ini, yang terbaik dari yang baik,” ujar Johan pada tahun 2015 lalu.

Pangkat Aris kemudian naik dari Kombes menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

Doktor ke delapan dalam kajian kepolisian

Tak hanya karier, namun prestasi akademik Aris pun juga cemerlang. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia di bidang kajian kepolisian.

Untuk meraih gelar doktor, Aris membuat disertasi dengan judul “Fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Keteraturan Sosial di Wilayah Kota Pangkal Pinang”. Ia tercatat sebagai doktor ke-8 dari institusi bhayangkara yang berhasil menggapai prestasi itu.

Sebelumnya, Kombes Rycko Amelza Daniel dan Kombes Petrus Reinhard Golose juga meraih gelar doktor dengan kajian yang sama.

Sita 700 ton pupuk ilegal

Ketika masih menjabat sebagai Kapolresta Pekalongan, Aris pernah melakukan penyitaan 700 ton pupuk bersubsidi yang tidak memiliki izin resmi di gudang PT Petrokimia Gresik pada 7 April 2010. Jenis pupuk bersubsidi yang diamankan tersebut terdiri atas ZA, SP36, NPK, Ponska, dan Petro Organik.

Pupuk tersebut nantinya akan dikirim oleh PT. Petrokimia Gresik, namun tidak dicantumkan siapa penerimanya. Pengambilan pupuk bersubsidi tersebut juga tanpa delivery order (DO) maka dari itu pupuk tersebut disita oleh Polresta Pekalongan.

Ahli kasus tindak pidana korupsi

Aris diketahui memang berpengalaman dalam menghadapi berbagai kasus korupsi. Bahkan, ada beberapa kasus besar yang berhasil dia ungkap. Salah satunya adalah penetapan RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan quay container crane pada anggaran tahun 2010 di PT Pelindo.

Sayangnya, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasus tersebut justru mandek di tengah jalan.

Kasus lain yang berhasil dia ungkap yakni pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menghabiskan dana Rp 545 miliar, kasus korupsi pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) yang menyeret sejumlah nama anggota DPRD DKI, dan dugaan pemungutan biaya pembuatan paspor dengan tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. (Ben)

 

sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Wakapolri: Jangan Adu Domba Kami dengan KPK

Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin mengimbau agar jangan ada pihak-pihak yang mengadu domba antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Imbauan ini terkait penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Ketua (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. SPDP itu diterbitkan atas laporan yang diajukan oleh kuasa hukum Setya Novanto, tersangka kasus korupsi e-KTP.

“Tolong dicatat baik-baik. Pertama, jangan ada pihak-pihak yang mau mengadu domba antara KPK dan Polri, karena Polri dan KPK saat ini solid dalam menegakkan hukum khususnya di bidang pemberantasan korupsi,” ujar Syafruddin di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/11).

Dikatakan, dalam penegakan hukum Polri dan KPK harus berdasarkan hukum dan fakta.
“Saya tegaskan dalam menegakkan hukum baik Polri dan KPK harus berdasarkan dua aspek penting, yaitu de jure dan de facto. Ada hukumnya, ada faktanya. Itu yang harus dilakukan oleh baik KPK maupun Polri,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, secara spesifik Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan dirinya sudah menjelaskan tentang terbitnya SPDP itu.
“SPDP itu di Polri beda dengan di KPK. SPDP di Polri itu tindak lanjut dari pelaporan masyarakat. Jadi semua laporan masyarakat diterima kemudian dianalisis. SPDP tidak identik dengan tersangka, itu dicatat. Tapi KPK, begitu sprindik (surat perintah penyidikan) identik dengan tersangka, itu sesuai dengan undang-undang antikorupsi. Tapi di polri tidak, berdasarkan KUHAP. Jadi jangan disamakan,” katanya.

Ia mengungkapkan, SPDP yang diterbitkan masih dalam analisis penyidik Bareskrim Polri, sehingga bisa dilanjutkan bisa juga dihentikan.
“SPDP masih dalam analisis, bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi masih dalam tahap penyidikan,” jelasnya.

Sudah Ditegur
Ia menegaskan, penerbitan SPDP merupakan kewenangan penyidik dan tidak dilaporkan ke Kapolri, karena memang tidak ada kewajiban penyidik melaporkan hal itu ke atasan.
“Kapolri tidak dilapori, karena memang tidak ada kewajiban untuk melaporkan kepada Kapolri. Jadi rekan-rekan jangan mendesak ke Kapolri dan saya untuk menjelaskan SPDP, kami tidak tahu SPDP karena itu kewenangan penyidik dalam menganalisa, menerjemahkan, kemudian menindaklanjuti. Bukan kewenangan Kapolri, bukan kewenangan Wakapolri, Kapolda bukan, Kabareskrim bukan, kewenangan penyidik. Kapolri sudah menegur Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri tentang SPDP ini. Sudah menegur,” terangnya.
Menurutnya, ke depan penyidik Bareskrim Polri akan mengambil langkah-langkah komprehensif dan kondusif untuk menjaga stabilitas negara.

“Sehingga tidak terjadi kegaduhan yang bisa mengganggu semua aspek. Tidak terjadi kegaduhan hukum, kegaduhan politik yang bisa mengganggu semua aspek terutama aspek-aspek ekonomi yang sedang dibangun oleh pemerintah sekarang untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jadi jangan karena penegakan hukum, masalah-masalah ekonomi terganggu, masalah-masalah politik gaduh, bukan itu. Karena itu tindakan profesional aparat penegak hukum KPK dan aparat Polri harus melakukan dengan cara-cara yang elegan berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta. Kemudian, institusi Polri bukan tempat perlindungan. Institusi Polri adalah tempat untuk menegakkan hukum,” paparnya.

Ia menegaskan, KPK dan Polri dalam kondisi solid dalam menegakan hukum di Indonesia.
“Pimpinan KPK sudah secara langsung bertemu dan berkoordinasi dengan Kapolri, dalam langkah-langkah penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi sekarang dan ke depan,” tandasnya.

Sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Wapres Kalla Tak Setuju Usul Pembentukan TGPF Kasus Novel Baswedan

Jakarta : Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju usul pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.
Wapres Kalla masih optimistis Polri bisa menemukan pelaku penyerang Novel.

“Ya tidak semua harus TGPF, tergantung pandangan. Kalau polri sudah masih optimistis bisa dan kita mendorong bisa, tidak perlu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

“(Polisi) harus serius dan saya yakin polisi akan serius,” ujarnya

Saat wartawan menyinggung bahwa saat ini sudah 209 hari sejak penyerangan dilakukan kepada Novel, Kalla menyebut kemungkinan penyelesaian kasusnya agak sulit. Namun, ia tetap meyakini polisi bisa mengusut tuntas kasus ini.

“Ya mungkin perkaranya sulit memang. Kita tetap puji keseriusan polisi, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa diungkap,” kata dia.

Sementara, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku akan terlebih dahulu memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertanya perkembangan kasus Novel sebelum memutuskan perlu tidaknya pembentukan TGPF.

Jokowi juga pernah memanggil Kapolri saat desakan membentuk tim pencari fakta kasus Novel mencuat, Juli lalu.

Namun, saat itu Jokowi memutuskan untuk tidak membentuk tim pencari fakta dan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus Novel kepada kepolisian.

Novel disiram cairan yang diduga air keras oleh orang tak dikenal di dekat Masjid Jami Al Ihsan pada 11 April 2017. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan shalat Subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya tersebut sekitar pukul 05.10 WIB.

Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Komjen Syafruddin Paparkan Program Polri Di Australian Federal Police (AFP) Headquarter

JAKARTA – Wakil Kapolri Komjen Polisi Syarifuddin memaparkan sejumlah program dalam kunjungannya ke Australian Federal Police (AFP) Headquarter, Australian Federal Police (AFP) College dan Australian Institute of Management Police sejak 5 November. (Ben)

LABELAUSTRALIAN FEDERAL POLICE

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube
1 34 35 36 37 38