Viral Tak Tanda Tangani Kepanitiaan Reuni 212, Bachtiar Nasir: Saya Belum Pernah Ikut Rapat Sekalipun

Jakarta – Pentolan GNPF Ulama Ustadz Bachtiar Nasir mengaku dirinya hingga saat ini belum pernah mengikuti rapat perihal rencana reuni akbar 212 di Monas pada 2 Desember mendatang.

“Saya belum pernah ikut rapat sekalipun, jadi saya belum tahu tentang acara itu,” ungkap Bachtiar Nasir, hari ini.

Dia menyebutkan bahwa Ketua panitia nya dalam kegiatan 212 adalah KH. Misbahul Anam sehingga dalam hal ini dirinya belum dilibatkan dalam rapat tersebut.

“Jadi saya belum pernah rapat, takutnya saya salah ngomong,” ujarnya.

“Tapi GNPF Ulama diundang oleh panitia 212,” ucapnya.

Dikatakannya, Presidium Alumni 212 awalnya merupakan dibawah komando GNPM MUI. Namun, kata dia, untuk panitia kegiatan 212 2017 lebih banyak berasal dari FPI (Front Pembela Islam), dan Presidium Alumni 212.

“Terkait reuni 212 GNPF Ulama belum pernah rapat jadi belum bisa memberikan keterangan terkait kegiatan 212,” tandasnya.

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Pembebasan Sandera di Papua, Wujud Kerja Sama TNI-Polri


Sorotan Publik : Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan keberhasilan membebaskan warga Kampung Kimberly, Banti, dan Utikini, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dari isolasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Jumat (17/11/2017) merupakan wujud sinergitas yang baik antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Di Papua itu wujud kerja sama yang baik antara Polri dan TNI sesuai fungsi dan tugas masing-masing untuk memberikan rasa aman bagi warga. Kepolisian menjaga dan mengamankan warga, TNI bergerak senyap sejauh 4,5 kilometer kami tempuh, ada yang tiga hari, empat hari. Kami melakukan serangan di dua tempat, yakni markas mereka, ini dilakukan oleh Kopassus, Batalion 751 Raider, dan Taipur Kostrad,” kata Gatot seusai menyampaikan orasi ilmiah bertajuk ‘Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Modal Mewujudkan Indonesia Menjadi Bangsa Pemenang’ di Universitas Islam Bandung (Unisba), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Sabtu (18/11/2017).

Seluruh wilayah di Indonesia, ujar Gatot, harus menjadi tempat aman bagi warga sehingga pemerintah pasti hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan itu. “Tidak ada sejengkal wilayah tanah pun di Indonesia yang tak aman. Ada polisi kok, ada TNI. Tak boleh (tak aman). Pasti pemerintah akan hadir di situ,” ujar dia.

Sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Kapolri : TNI-Polri Selamatkan 344 Sandera, Kondisinya Selamat, Dibawa ke Tembagapura

Jakarta – “Sudah, Alhamdulillah operasi TNI-Polri sudah berhasil selamatkan pendatang yang disandera sebanyak 344 orang, 23 diantaranya anak-anak,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam pesannya kepada media, Jumat (17/11/2017).

Operasi tersebut dilaksanakan mulai pukul 07.38 WIT pagi tadi. Operasi dipimpin langsung oleh Pangdam dan Kapolda Papua.

“Semua sandera selamat dan petugas TNI-Polri juga selamat,” imbuh Tito.

Tito menyampaikan, tim TNI dan Polri akan terus mengevakuasi warga yang diisolir. Tim masih bekerja di lapangan untuk menyelamatkan warga di Kampung Banti Utikini dan Kemberly, Mimika, Papua.

Secara terpisah, Karo Penmas Divisi Humams Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, dari 344 warga yang diselamatkan itu di antaranya 150 warga Kimberly (104 warga laki-laku, 32 perempuan dan 14 anak-anak).

Rikwanto mengatakan, dalam proses evakuasi ini terjadi penembakan oleh KKB terhadap tim. Akan tetapi, seluruh tim dipastikan dalam kondisi selamat.

 

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Tim Garuda Polres Bandara Soetta Ringkus ‘Kapten Kapal’ Pelaku Pemerasan

Jakarta : Tim Garuda Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkap kasus penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh seorang narapidana. Dari kasus ini Polisi meringkus seorang pelaku berinisial VDO (21) alias Erlangga Saputra.

Bermula dari perkenalan pelaku dengan seorang wanita yang menjadi korban, sebut saja Angle (bukan nama sebenarnya) melalui jejaring sosial Sweet Ring sejak Oktober lalu.

“Dari awal perkenalan, yang bersangkutan (pelaku) mengaku seorang Kapten Kapal Tangker yang tengah berlayar dari Singapura menuju Aceh,” kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Arif Rachman kepada wartawan di kantornya, Kamis (16/11/2017).

Setelah beberapa hari sejak berkenalan, pelaku mengaku suka dengan korban dan menyatakan keinginannya untuk menikahi korban. Karena disambut baik, pelaku pun melancarkan aksinya.

“Beberapa kali korban dimintai untuk mentransfer sejumlah uang oleh pelaku. Korban pun mengabulkan dan telah mentransfer uang sejumlah
Rp 27 juta lebih kepada yang bersangkutan dengan berbagai alasan,” ungkap Arif.

Korban pun akhirnya curiga dengan pelaku lantaran pelaku kembali meminta uang sejumlah Rp. 33 juta lebih. Korban akhirnya memberanikan diri melaporkan yang ia alami ke Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta.

Mendapat laporan tersebut, Tim Garuda yang dipimpin Ipda Marvel itu bergerak cepat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, narapidana Rutan Kelas I Kebonwaru Bandung yang mendapat izin cuti ini diringkus di rumah kontrakannya yang berada di Kec. Astana Anyar Kota Bandung, Jawa Barat.

Dari tangan pelaku, Polisi menyita barang bukti berupa, 1 buah handphone, 1 Bendel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Saksi, 1 buah SIM A, 1 buah buka tabungan dan Kartu ATM Bank BNI milik tersangka, 1 buah uku Tabungan Bank BNI milik tersangka dan 2 buah SIM Card

“Atas perbuatannya, pelaku dapat dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 369 dan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidananya penjara paling lama 8 tahun,” tandas Arif. (Rmt)

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Brigjen Aris Budiman Pimpin Penangkapan Setya Novanto

JAKARTA – Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman memimpin operasi penangkapan Setya Novanto tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat ini Aris yang juga Direktur Penyidikan KPK itu masih berada kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Ketua DPR RI, Setya Novanto untuk menyerahkan diri. Hal tersebut diimbau setelah tim penyidik KPK sudah berada di kediaman Setya Novanto selama sekira dua jam.

“Secara persuasif kami menghimbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017), dini hari.

Febri membenarkan, tim penyidik memang sudah berada di kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak sekira pukul 21.38 WIB. Kedatangan penyidik diduga untuk melakukan jemput paksa Ketua Umum Golkar tersebut.

“KPK memang mendatangi rumah SN karena sejumlah panggilan sudah dilakukan sebelumnya namun yang bersangkutan tidak menghadiri,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada hari ini.

Novanto sendiri tercatat sudah pernah mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

‎Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan penyidik masih bekerja di lapangan untuk mencari keberadaan Ketua DPR Setya Novanto.

Meski saat ini penyidik berada di kediaman Novanto, namun Ketua Umum Partai Golkar itu tak ditemukan di sana.

“Sampai tengah malam ini, tim masih di lapangan. Proses pencarian masih dilakukan. Meski kami sudah di kediaman, namun yang bersangkutan belum ditemukan,” ujar Febri dalam jumpa pers di kantor KPK, Rabu (16/11/2017).

Febri mengungkapkan KPK menerbitkan surat penangkapan terhadap Novanto hari ini. Upaya penangkapan ini dilakukan lantaran Novanto dianggap tidak kooperatif.

Sudah empat kali Novanto dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun, tak sekalipun dia memenuhi pemamggilan tersebut dengan berbagai alasan.

KPK telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP, Jumat (10/11/2017).

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Brigjen Aris Budiman

Inilah sosok Aris Budiman yang sudah 29 tahun mengabdi di kepolisian

Aris Budiman Bulo bukanlah orang baru dalam dunia kepolisian. Lahir di Pangkajene 25 Januari 1965, karier Aris mulai menanjak sejak ia dipercaya menjadi Kapolsek Kurik dan Kapolres Merauke. Padahal, saat itu usia Aris masih 24 tahun.

Pada tahun 1990, Aris kemudian didapuk menjadi Kapolsek Metro Tebet, Polres Metro Jakarta Selatan.

Tahun 2009, Aris sudah menjadi Kapolresta Pekalongan. Hingga pada 2014, Aris menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, dan menjadi Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2015.

Akhirnya melalui seleksi, Aris terpilih untuk menjadi Direktur Penyidikan KPK pada 14 September 2015. Menurut Johan Budi yang ketika itu masih menjabat sebagai salah satu komisioner KPK, ada delapan calon yang diseleksi untuk menjadi Direktur Penyidikan di KPK. Usai melalui proses penelusuran yang ketat dan klarifikasi, maka terpilih lah Aris.

“Yang akhirnya ini, yang terbaik dari yang baik,” ujar Johan pada tahun 2015 lalu.

Pangkat Aris kemudian naik dari Kombes menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

Doktor ke delapan dalam kajian kepolisian

Tak hanya karier, namun prestasi akademik Aris pun juga cemerlang. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia di bidang kajian kepolisian.

Untuk meraih gelar doktor, Aris membuat disertasi dengan judul “Fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Keteraturan Sosial di Wilayah Kota Pangkal Pinang”. Ia tercatat sebagai doktor ke-8 dari institusi bhayangkara yang berhasil menggapai prestasi itu.

Sebelumnya, Kombes Rycko Amelza Daniel dan Kombes Petrus Reinhard Golose juga meraih gelar doktor dengan kajian yang sama.

Sita 700 ton pupuk ilegal

Ketika masih menjabat sebagai Kapolresta Pekalongan, Aris pernah melakukan penyitaan 700 ton pupuk bersubsidi yang tidak memiliki izin resmi di gudang PT Petrokimia Gresik pada 7 April 2010. Jenis pupuk bersubsidi yang diamankan tersebut terdiri atas ZA, SP36, NPK, Ponska, dan Petro Organik.

Pupuk tersebut nantinya akan dikirim oleh PT. Petrokimia Gresik, namun tidak dicantumkan siapa penerimanya. Pengambilan pupuk bersubsidi tersebut juga tanpa delivery order (DO) maka dari itu pupuk tersebut disita oleh Polresta Pekalongan.

Ahli kasus tindak pidana korupsi

Aris diketahui memang berpengalaman dalam menghadapi berbagai kasus korupsi. Bahkan, ada beberapa kasus besar yang berhasil dia ungkap. Salah satunya adalah penetapan RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan quay container crane pada anggaran tahun 2010 di PT Pelindo.

Sayangnya, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasus tersebut justru mandek di tengah jalan.

Kasus lain yang berhasil dia ungkap yakni pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menghabiskan dana Rp 545 miliar, kasus korupsi pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) yang menyeret sejumlah nama anggota DPRD DKI, dan dugaan pemungutan biaya pembuatan paspor dengan tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. (Ben)

 

sumber

Share Button
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube
1 33 34 35 36 37 38